Siap-siap, Pemerintah Akan Blokir Ponsel Black Market


Pemblokiran Ponsel BM - Pemerintah berencan akan blokir ponsel-ponsel yang masuk ke Indonesia  melalui jalur non-resmi atau Black Market(BM). pemblokiran ini akan di lakukan lewat nomor unik International Mobile Equipment Indetity(IMEI).

Ada tiga kementrian yang akan mengesahkan aturan untuk pemblokiran ini. yaitu Kementrian Perindustrian, Kementrian Informasi dan Informatika, serta Kementrian Perdagangan. yang rencananya akan di sahkan pada tanggal 17 Agustus mendatang.

Di balik pemblokiran ponsel BM yang akan diimplementasikan melalui IMEI. Pemerintah juga bekerja sama dan mengandalkan sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Qualcomm.


Teknologi ini merupakan sebuah mesin yang bernama Device Identification,Registration, and Blocking System atau lebih di kenal dengan singkatan DIRBS. seperti namanya DIRBS merupakan platform opensource besutan Qualcomm yang punya kemampuan untuk mengidentifikasi,mendaftar, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI pada ponsel.

Teknologi ini dikembangkan dan bertujuan untuk membantu kalangan Pemerintah, reguator. dalam upaya memerangi penyalahgunaan perangkat palsu,ilegal,dan steril pada jaringan seluler.

Mekanisme DIRBS

Untuk penerapanya, mesin DIRBS akan memproses seluruh Database perangkat yang menyertai nomor IMEI. Database didapat dari seluruh pihak yang terkait. beberapa diantaranya adalah Database Global System for Mobile Communiations (GSMA).sebagai penerbit IMEI, sertifikat Postel dari Kemkominfo, data TKDN dan Kemenperin. data Impor dari Kemendag, dan juga dat IMEI yang tersimpan dari operator seluler

Sistem DIRBS bisa mencatat data dari para pengguna. misal data individu(bila membeli ponsel dari luar negri), sampai laporan dari perangkat yang hilang atau dicuri, setelah mengumpulkan data dari beberapa pihak tadi DIRBS akan meakukan pemrosesan dan melakukan pengecekan apakah ponsel tersebut ilegal atau tidak, berdasarkan nomor IMEI yang didapat. 

Setelah semua database yang terkumpul dan sudah di olah oleh di DIRBS tersebut cocok dan valid dengan nomor IMEI ponsel pengguna , maka perangkat ponsel bisa dikatakan aman. sebaliknya, jika nomor IMEI tidak cocok dengan database yang diolah DIRBS karena masuk lewat jalur black market, maka perangkat ponse akan langsung terblokir dan tidak akan bisa digunakan karena tidak tersambung ke jaringan operato yang ada di Indonesia.

Kerja sama antara Qualcomm dan Pemerintah

Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi DIRBS yang dikembangkan Qualcomm karena perusahaan telekomunikasi ini telah bekerja sama dengan Kemenperin mengenai proses validasi database IMEI.

Kerjasama dilakukan melalui MoU(Memorandum of Understanding) yang ditandatangani pada tahun 2017. ini merupakan wujud dukungan Qualcomm dalam membantu pemerintah untuk validasi IMEI.

Pemerintah diberi kesempatan untuk mengembangkan sistem DIRBS sesuai dengan kebutuhan di Indonesia, karena pihak Qualcomm sendiri telah memberikan transfer teknologi ke Pemerintah dalam pemanfaatan teknologi DIRBS.

Nah mungkin itu sedikit informasi yang admin bisa berikan ya :)

Baca juga FinSpy, Malware Jahat Yang Bisa Memantau Data WhatsApp Anda




Disclaimer : Gambar dan vidio artikel yang ada pada website ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini. Anda dapat menghubungi kami disini.

Comments